Pilkada NGAWI, KPUD Ajukan Rp. 20 M

Alasan Antisipasi Pilkada Dua Putaran

NGAWI - Anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2010 Kabupetan Ngawi mendatang sebesar Rp 20 miliar dinilai cukup besar. Bahkan setara dengan perhelatan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) beberapa waktu lalu. Meski belum di setujui kalangan wakil rakyat, namun telah dianggarkan KPUD setempat. Hanya saja sumber dana berasal dari APBD yang nantinya berupa hibah.

Pihak KPUD menganggap anggaran 20 miliar dianggap relevan dengan tahapan yang bakal dilakoni penyelenggaran pilkada itu. Mulai pendataan pemilih hingga penetapan pasangan terpilih. Begitu pula persoalan logistik dan honorarium petugas yang terlibat didalamnya menjadi beban yang harus dimasukan dalam anggaran. ''Anggaran 20 miliar itu sudah termasuk seandainya pilkada dilakukan dalam dua putaran,'' terang Ketua KPUD Ngawi, Sunarto kemarin.

Dengan kata lain, bila pilkada hanya berlangsung satu putaran saja, anggaran dapat diminimalisirkan. Tidak sebesar apa yang sekarang diajukan ke DPRD guna meminta persetujuan. Namun demikian, pihaknya belum dapat mengkalkulasi berapa anggaran seandainya hanya dalam satu putaran saja. ''Yang pasti jumlahnya dibawah dengan apa yang kami anggarkan. Sebab itu tadi, kami merancangnya seandainya terjadi dua kali putaran,'' ungkapnya.

Menurut dia, pengadaan logistik dan honorarium para petugas yang turut menelan anggaran relatif besar. Salah satunya pemenuhan kertas suara dan formulir pendukungya. Begitu pula dengan kelengkapan lain. Pengadaan kebutuhan adminitrasi dalam pileg dan pilpres lalu tidak bisa menjadi patokan. ''Sejumlah item harga sudah mengalami kenaikan semuanya. Jadi secara otomatis kami sesuaikan dengan anggaran yang dibutuhkan,'' jelas Sunarto.

Namun demikian, pihaknya mengatakan saat ini sementara waktu masih berfokus pada tahapan akhir pilpres. Yakni proses pelantikan 20 Oktober mendatang. Setelah itu, barulah terjun langsung kesiapan pilkada yang rencananya bakal dihelat April 2010 nanti. ''Ya langkah awal penyusunan draf-draf terkait pilbup. Seperti anggaran dan aturan yang digunakan nanti,'' tandasnya.

Anggaran pilkada yang menembus 20 miliar direspon dingin kalangan dewan. KPUD diminta harus benar-benar efisien setiap biaya yang dianggarkan. Dengan demikian, nantinya tidak membebani keuangan daerah. Apalagi, setiap tahun Ngawi mengalami defisit keuangan. ''Bagaimanapun harus bisa mengatur pengeluaran dengan selektif. Jangan sampai anggaran besar akan membebani kinera KPUD sendiri,'' tegas Maryoto salah seorang legislator dari PKS.(dip/tya)

Sumber : Jawapos