Petugas Pembuatan Kartu Kuning Ngawi Tidak Ramah

Seperti tahun-tahun sebelumnya setiap ada info perekrutan PNS baru sudah dapat dipastikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dibanjiri para pencari kerja dalam hal ini PNS.
Demikian juga dengan Disnakertrans Ngawi semenjak muncul isu bahwa Pemkab Ngawi akan membuka lowonga PNS baru jalur umum pada tanggal 1 Oktober 2009 kemarin sudah dibanjiri para pencari Kartu Kuning baik yang baru maupun yang perpanjangan.
Sampai dengan hari ini barusan 15 Oktober 2009 kantor Disnakertrans Ngawi ternyata masih lumayan banyak dikunjungi oleh para pencari kartu kuning.
Berkenaan dengan perihal Tingkat Kepuasan layanan terhadap masyarakat, ternyata masih ada saja keluhan dari masyarakat mengenai profesionalitas maupun keramahan petugas dilapangan.

Mungkin bisa kita maklumi bersama bahwa pekerjaan tersebut sangat melelahkan para petugas dilapangan, namun ternyata membuat kartu kuning juga bukan hal yang gratis. Karena walaupun nilainya tidak ditentukan, namun dengan nada "sukarela" berarti masyarakat secara tidak langsung harus membayar. Karena walaupun "bunyinya" sukarela, namun kalo dengan uang cuman seribu rupiah sudah dapat dipastikan petugas pasti akan marah atau merasa tersinggung. Walaupun para petugas yang notabene PNS itu pasti sudah dapat Gaji. Ada atau tidak adanya para pencari kartu kuning toh para petugas tersebut tetap mendapatkan Gaji bulanan.
Fenomena seperti ini ternyata telah membudaya hampir di semua Dinas di pemerintahan. Karena sudah terbiasa kerja "nyantai", baca koran mereka tetap dapat Gaji bulanan, sehingga pabila ada momen-momen yang "tidak biasa" bagi mereka, mereka menganggap ini adalah "kerja lembur" yang pasti ada "uang tambahan".
Coba kita tengok bersama salah satu contoh sebuah pabrik pembuatan batu bata misalnya, para pekerja digaji berdasarkan hasil berapa dia bisa menghasilkan batu bata dalam sehari atau contoh pekerjaan lain di sektor swasta.
Tidak adanya Standar Operasional Pekerjaan (SOP) bagi para PNS mengakibatkan kinerja PNS cenderung "nyantai".
Sering ada ungkapan kalau kita duduk-duduk di teras rumah sambil minum secangkir kopi, orang akan bilang "kayak pegawai negeri aja, baca koran sambil ngopi."
Artinya, bahwa image seorang PNS adalah kerja nyantai, tapi tiap bulan pasti dapet gaji.
Kalo fenomena tahun 1990-an saat era komputer masuk kantor dinas, maka yang terjadi adalah komputer tersebut prosentasenya lebih banyak digunakan untuk "main solitaire" ketimbang pendukung kerja mereka. Dan sekarang era tahun 2009 yang terjadi saat kantor-kantor di instansi pemerintah sudah tersedia komputer "lumayan canggih" dan terkoneksi internet apa yang terjadi adalah adanya fenomena baru kegiatan para PNS kita adalah mereka menjadi para "facebook-ker" dimana-mana ruangan yang ada komputernya banyak yang monitornya nyala nonstop dan online nonstop dengan facebook.
Namun ironisnya jam online facebooknya adalah saat jam kerja. Artinya pada saat jam istirahat mereka tetap memanfaatkan waktu istirahat untuk keluar makan siang dan bahkan banyak yang menyempatkan diri untuk shopping ke mall.
Sepertinya langkah Pemkab Sragen perlu dicontoh oleh pemkab maupun pemkot daerah lainnya yaitu pemblokiran situs facebook saat jam kerja oleh admin pemkab sragen.

Kembali kepada layanan petugas Disnakertrans Ngawi, kenyataan bahwa mereka adalah pelayan masyarakat sepertinya bagi mereka hanyalah slogan atau jargon semata. karena pada kenyataannya fenomena yang tejadi adalah bagaimana petugas bisa mendapatkan "uang rakyat" yang notabene sedang butuh pekerjaan supaya mereka tidak lagi menjadi pengangguran dan bisa mendapatkan penghasilan.
Muncul ungkapan bahwa "kita belum kerja ada sudah diperas oleh mereka yang sudah pada kerja".

Kembali tentang kepada petugas yang tidak ramah. Rasanya kurang bijak kalo mereka mendadak menjadi "pemarah" dengan alasan mereka sudah capek "kerja lembur" karena toh mereka bukan kerja gratisan.
Dan rasanya perlu kiranya para petugas yang bekerja dilapangan harus juga berpakaian dinas lengkap dan perlu adanya layanan "kotak saran" terhadap kinerja petugas dilapangan yang jangan lupa perlu bener-bener ditindaklanjuti juga isi dari kotak saran tersebut demi terciptanya sebuah pelayanan masyarakat yang optimal.